Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan sebanyak 1.046 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Timur sebagai bagian dari tahapan pemulihan bagi masyarakat terdampak banjir. Percepatan ini dilakukan untuk memastikan warga segera keluar dari pengungsian dan dapat menempati tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi keluarga. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan hunian sementara merupakan prioritas utama dalam penanganan pascabencana, karena menyangkut perlindungan dan martabat warga negara. Presiden menekankan bahwa negara harus hadir secara nyata dengan solusi cepat dan terukur agar masyarakat terdampak tidak berlama-lama hidup dalam kondisi darurat. “Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat terlalu lama di pengungsian. Hunian sementara harus segera disiapkan agar masyarakat bisa mulai kembali menata kehidupannya,” tegas Presiden Prabowo Subianto. Menindaklanjuti arahan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah mengintensifkan pembangunan huntara di Aceh Timur. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan standar teknis kebencanaan, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta akses terhadap fasilitas umum agar hunian dapat segera ditempati dan berfungsi optimal. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan bahwa percepatan pembangunan 1.046 huntara di Aceh Timur menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa BNPB melakukan koordinasi lintas sektor dan pengawasan langsung di lapangan guna memastikan target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana. “Kami memastikan pembangunan hunian sementara berjalan sesuai standar dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak banjir,” ujarnya. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara merupakan fondasi awal menuju pemulihan yang lebih menyeluruh, termasuk pembangunan hunian tetap dan pemulihan ekonomi masyarakat. Melalui langkah percepatan ini, negara menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi warganya dan memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Jakarta – Pemerintah pusat terus menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra, meski akses darat di beberapa daerah masih terputus. Bantuan dikirimkan melalui jalur udara menggunakan helikopter untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Di Aceh Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengirimkan bantuan ke Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, yang hingga kini masih terisolir pascabanjir bandang. Pengiriman dilakukan menggunakan helikopter karena kondisi jalan rusak parah dan belum dapat dilalui.
“Hari ini ketiga kalinya pemerintah pusat dalam hal ini mengirim bantuan ke masyarakat Sikundo melalui udara,” kata Bupati Aceh Barat Tarmizi.
Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, bahan makanan dan minuman, serta satu koli handuk, dengan total distribusi mencapai 338 kilogram. Penyaluran melalui udara dilakukan karena akses jalan sepanjang sekitar lima kilometer rusak akibat banjir.
“Bantuan ini disalurkan melalui udara karena akses jalan ke kawasan Sikundo masih terputus dan masih dilakukan perbaikan,” ujar Tarmizi.
Sebanyak 40 kepala keluarga yang tergabung dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sikundo hingga kini masih terisolir. Kondisi warga dinilai memprihatinkan karena jalan desa rusak parah dan berubah menjadi aliran sungai.
Pelaksana Tugas Kepala BPBD Aceh Barat, Teuku Ronal Nehdiansyah, menyebut bantuan hanya dapat disalurkan melalui udara. Ia mengapresiasi BNPB yang telah mengirimkan bantuan sebanyak tiga kali sehingga kebutuhan warga tetap terpenuhi.
Sementara itu, pemerintah juga memprioritaskan percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
“Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” kata Tito.
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan masih membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait perbaikan akses jalan dan pemulihan aktivitas ekonomi.
“Dari sisi ekonomi, _good news-nya,_ hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” ujar Tito.
Pemerintah menegaskan akan terus mempercepat penyaluran bantuan, pemulihan infrastruktur, serta memastikan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak bencana Sumatra dapat kembali berjalan normal secara bertahap.
