Ketahanan Energi Papua Diperkuat, Pemerintah Dorong Energi Terbarukan dan Investasi Migas
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pilar utama pengembangan ketahanan energi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar dan strategis, baik dari energi terbarukan maupun sektor minyak dan gas bumi, yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menekankan bahwa pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi berkelanjutan, khususnya bagi wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada distribusi BBM dengan biaya tinggi.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegas Presiden.
Selain itu, pemerintah juga mengarahkan pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan nasional. Presiden Prabowo menyebut kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah saja, ratusan triliun itu bisa dialihkan untuk pembangunan daerah, termasuk di Papua,” ujarnya.
Komitmen tersebut mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif rencana investasi sektor hulu migas oleh RH Petrogas Companies in Indonesia yang dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan baik. Jika produksi berjalan optimal, tentu akan berdampak pada penerimaan negara maupun daerah melalui skema bagi hasil migas, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso.
Sementara itu, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia, Alfian Telaumbanua, menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi energi nasional. “Ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaran operasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya,” ujarnya.
Di sektor energi terbarukan, Kementerian ESDM menargetkan pengembangan bioetanol dari Papua sebagai sumber energi masa depan. Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa Papua diproyeksikan menjadi salah satu kontributor penting produksi bioetanol nasional. “Target yang disampaikan ke kami, Papua diarahkan mampu memproduksi hingga 300 ribu kiloliter per tahun,” ujarnya.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, Papua diyakini akan tampil sebagai motor baru ketahanan energi nasional sekaligus simbol pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
