Program MBG Membuka Ruang Baru bagi Ekonomi Daerah
Oleh Dianita Yanuar )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kebijakan pemenuhan gizi anak-anak, melainkan sebagai desain besar pembangunan ekonomi yang bekerja dari akar rumput. Di tengah tantangan stagnasi ekonomi lokal di banyak daerah, MBG hadir sebagai instrumen negara yang secara simultan menjawab persoalan kesehatan, pendidikan, dan perputaran ekonomi. Skema yang diterapkan menunjukkan bahwa negara mulai menggeser pendekatan pembangunan dari pola sentralistis menuju distribusi langsung yang lebih berani dan progresif.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa BGN menerapkan pola baru dalam tata kelola anggaran dengan menyalurkan dana langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui pemerintah daerah. Sekitar 93 persen dari total anggaran BGN dikirim langsung ke SPPG di seluruh Indonesia. Dari total anggaran Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun beredar langsung di daerah, dari Sabang hingga Merauke. Setiap SPPG rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari, sebuah angka yang mencerminkan besarnya likuiditas yang digelontorkan negara langsung ke level paling bawah.
Model ini menghadirkan perubahan mendasar dalam cara negara menggerakkan ekonomi daerah. Dana publik tidak lagi berhenti di meja birokrasi, melainkan langsung bertransformasi menjadi aktivitas ekonomi riil. Hingga saat ini, dana yang telah beredar di berbagai wilayah diperkirakan mencapai Rp36 triliun. Besarnya perputaran tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu pengungkit ekonomi paling signifikan dalam waktu singkat, terutama karena distribusinya merata dan tidak terpusat di kota-kota besar. Banyaknya SPPG yang beroperasi di suatu daerah secara langsung menentukan besaran perputaran uang, sehingga daerah dengan basis produksi pangan yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh.
Dampak paling nyata dari kebijakan ini terlihat pada sektor produksi lokal. BGN menjamin penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan daerah untuk memenuhi kebutuhan MBG. Kepastian pasar yang sebelumnya sulit diperoleh petani kini hadir melalui negara. Fenomena kenaikan harga komoditas, seperti wortel di Nusa Tenggara Timur yang mengalami lonjakan signifikan, menjadi bukti bahwa intervensi negara yang tepat sasaran mampu memperbaiki posisi tawar produsen kecil. Ini bukan sekadar efek sesaat, melainkan perubahan struktur pasar yang memberi harapan baru bagi petani dan nelayan.
Kenaikan serapan produksi tersebut berkontribusi pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Rata-rata NTP yang kini berada di kisaran 125 menunjukkan bahwa pendapatan petani tidak lagi hanya cukup untuk bertahan hidup, tetapi mulai membuka ruang investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dadan Hindayana bahkan optimistis NTP dapat terdongkrak hingga 150 seiring berjalannya MBG secara konsisten. Jika target ini tercapai, maka MBG dapat dicatat sebagai salah satu kebijakan negara paling berdampak dalam memperbaiki struktur ekonomi pedesaan.
