Masyarakat Papua Tegas Tolak Provokasi Separatis demi Pembangunan dan Persatuan
Oleh: Markus Wembu*
Masyarakat Papua, terutama di wilayah Pegunungan Tengah, menunjukkan sikap tegas menolak segala bentuk provokasi separatis yang berpotensi memecah persatuan dan menghambat pembangunan. Kesadaran ini lahir dari pengalaman ketika konflik dan narasi provokatif mengganggu kehidupan sehari-hari, menghambat roda pemerintahan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas keamanan. Kepala Suku Besar Tariko di Kabupaten Mamberamo Tengah, Soleman Wambu, menekankan bahwa keamanan dan ketertiban adalah fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan, agar infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi dapat berkembang demi kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat adat di Mamberamo Tengah secara tegas menolak kegiatan kelompok separatis, termasuk aktivitas yang kerap dilakukan oleh KNPB. Penolakan ini bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan langkah nyata untuk melindungi kehidupan sosial, hak masyarakat, dan masa depan generasi Papua. Aktivitas provokatif yang memecah belah sering menimbulkan kekhawatiran di tingkat akar rumput, mengganggu ketertiban, dan menghambat akses warga terhadap kemajuan pendidikan dan ekonomi. Keputusan masyarakat untuk menolak kelompok separatis menunjukkan prioritas mereka pada keamanan dan persatuan.
Tokoh aktivis Papua, Charles Kossay, menekankan bahwa kekerasan yang menyasar warga sipil hanya merugikan masyarakat, termasuk orang asli Papua sendiri. Insiden yang menewaskan warga sipil di beberapa wilayah menunjukkan bahwa masyarakat Papua bukan pihak dalam konflik bersenjata dan justru menjadi korban utama. Keselamatan warga menjadi prioritas utama, karena kekerasan dan provokasi hanya menimbulkan ketakutan, mengganggu kegiatan ekonomi, dan memperlambat pembangunan. Masyarakat membutuhkan rasa aman, kesempatan bekerja, dan kondisi yang stabil agar kehidupan sehari-hari dan layanan publik berjalan dengan baik.
Soleman Wambu menekankan pentingnya kerja sama lintas elemen masyarakat dengan pemerintah daerah. Sinergi ini diperlukan untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Generasi muda Papua diimbau tetap waspada terhadap narasi yang berpotensi memecah persaudaraan dan digerakkan untuk menempuh pendidikan formal serta mengembangkan kompetensi agar menjadi pemimpin masa depan. Semangat gotong royong dan persatuan menjadi landasan penting dalam proses pembangunan, sekaligus menjadi benteng menghadapi pengaruh negatif dari pihak luar.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen dalam menjaga keamanan dan pelayanan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Barat Daya menyampaikan berbagai langkah konkret telah dilakukan, termasuk koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mencegah gangguan keamanan. Kehadiran pemerintah di lapangan bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga memastikan pembangunan tetap menjadi prioritas meskipun kondisi keamanan menghadapi tantangan. Upaya ini juga memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan.
Stabilitas keamanan diyakini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi dan kehidupan sosial. Nilai-nilai adat dan budaya, termasuk persaudaraan lintas suku, menjadi dasar bagi masyarakat untuk menolak narasi yang memecah belah. Kesadaran bahwa perdamaian dan ketertiban adalah warisan yang harus dijaga demi generasi mendatang menjadi motivasi utama bagi masyarakat untuk menolak provokasi separatis dan memastikan Papua tetap menjadi wilayah aman dan harmonis.
