Pengawasan MBG sebagai Fondasi Kepercayaan Publik
Oleh Diandra Putri )*
Pengawasan yang kuat merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap setiap program pemerintah, terlebih program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat. Di tengah besarnya harapan publik terhadap keberhasilan program ini, langkah penguatan pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi sinyal penting bahwa tata kelola yang akuntabel bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari keberlanjutan kebijakan. Upaya yang digagas oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dengan menggandeng Kejaksaan Agung menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kerja sama antara BGN dan Kejaksaan Agung menjadi langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan. Dadan Hindayana menekankan bahwa pengawasan harus diperkuat hingga ke tingkat desa, mengingat aliran dana program MBG yang sangat besar dan tersebar luas. Dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah mencapai puluhan ribu unit di seluruh Indonesia, distribusi anggaran yang mencapai miliaran rupiah setiap bulan di tiap unit tentu memerlukan sistem kontrol yang ketat dan berlapis. Kehadiran aparat penegak hukum sebagai bagian dari sistem pengawasan internal menjadi langkah progresif untuk memperkuat integritas program.
Pentingnya pengawasan ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas pengelolaan dana publik. Setiap SPPG menerima alokasi anggaran yang signifikan, dengan nominal yang bahkan lebih besar di daerah dengan tingkat kemahalan tinggi seperti wilayah timur Indonesia. Besarnya dana yang mengalir hingga ke akar rumput membuka potensi risiko penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang solid. Oleh karena itu, sinergi antara BGN dengan BPKP, serta kini diperkuat oleh Kejaksaan Agung, menjadi bentuk nyata dari upaya membangun sistem pengawasan berlapis yang komprehensif.
Dukungan dari berbagai elemen masyarakat semakin memperkuat legitimasi langkah ini. Ketua Umum Relawan Arus Bawah Prabowo, Michael Umbas, memandang pelibatan Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai bentuk penguatan sistem pengawasan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Ia menilai bahwa pengawasan berlapis yang melibatkan unsur intelijen hukum, audit keuangan, serta partisipasi publik merupakan model ideal dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan. Pandangan ini menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada sistem pengawasan yang mampu mengawal implementasinya secara konsisten.
Partisipasi publik menjadi dimensi penting dalam sistem pengawasan modern. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan potensi penyimpangan menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif. Pendekatan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk turut memastikan bahwa program benar-benar tepat sasaran. Model pengawasan berbasis partisipasi ini juga mencerminkan semangat transparansi, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menjaga integritas program.
