Efisiensi Anggaran Diperkuat, Pemerintah Cegah Kebocoran Ekonomi
Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah efisiensi anggaran sebagai upaya strategis untuk mencegah kebocoran ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global. Kebijakan ini dinilai penting sebagai respons terhadap dinamika geopolitik, khususnya dampak rambatan dari konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Melalui pendekatan yang terukur dan bertahap, pemerintah optimistis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam batas aman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa skema efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga tahap sepanjang tahun berjalan. Pemerintah menargetkan defisit APBN tahun 2026 berada di kisaran 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB), tetap berada di bawah ambang batas 3% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Kan tahap satu, tahap dua, tahap tiga kita jalankan nanti. Yang jelas anggarannya sudah clear. Jadi APBN saya bisa dikendalikan, enggak tembus 3%, ujar Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan telah disesuaikan dengan perencanaan fiskal jangka menengah. Total nilai efisiensi anggaran yang ditargetkan mencapai Rp81 triliun, sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pemerintah telah melakukan relokasi anggaran dalam jumlah besar untuk memastikan alokasi belanja lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. Pengendalian defisit menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal tahun ini, tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa selain
