Sekolah Rakyat, Jalan Cepat Menuju Pendidikan Bermutu yang Berkeadilan

Oleh: Margo Nov Ra *)

Di tengah percakapan publik tentang kualitas sekolah, kesenjangan akses, dan maraknya ‘jalur belakang’ dalam layanan sosial, Program Sekolah Rakyat muncul sebagai eksperimen kebijakan yang menarik, pendidikan berasrama gratis, menyasar keluarga paling rentan, namun dituntut tetap menjaga standar pendidikan bermutu. Tantangan terbesarnya bukan hanya membangun gedung atau menyiapkan menu makan. Tantangan paling sensitif adalah menjaga integritas seleksi, memastikan ekosistem sekolah aman dan inklusif, serta menutup celah praktik titipan yang selama ini sering menjadi penyakit laten program sosial.

Penegasan Menteri Sosial Saifullah Yusuf patut dibaca sebagai fondasi etika penyelenggaraan. Ia menekankan bahwa seleksi siswa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran terbuka, karena prosesnya dilakukan melalui penjangkauan berbasis data sosial nasional atau DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), sehingga tidak boleh ada titipan, intervensi, atau manipulasi data.

Penegasan integritas seleksi juga diperkuat oleh Mohammad Nuh, selaku Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, yang menggarisbawahi bahwa program ini memprioritaskan kelompok desil satu dan dua. Pada saat yang sama, Mohammad Nuh membuka ruang koreksi lapangan dimana bila ada temuan warga yang layak namun belum tercatat, usulan dapat diajukan melalui tim untuk melengkapi data. Di sinilah desain program menjadi lebih realistis, data nasional penting, tetapi dinamika kemiskinan sering bergerak lebih cepat daripada pembaruan administrasi. Ruang usulan berbasis temuan lapangan adalah katup pengaman agar tidak ada anak yang tercecer hanya karena data belum sempurna.

Namun, pendidikan bermutu tidak berhenti pada siapa yang diteri