Oleh: Alexander Royce*) Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal alam yang sangat besar untuk menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, potensi laut yang melimpah membutuhkan lebih dari sekadar sumber daya alam. Diperlukan sumber daya manusia unggul, riset yang kuat, teknologi inovatif, serta kelembagaan pendidikan yang mampu menjawab tantangan industri maritim modern. Kehadiran Ocean Institute of Indonesia (OII) menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun fondasi baru ekonomi biru nasional yang berkelanjutan. Transformasi pendidikan kelautan melalui OII menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat laut sebagai sumber eksploitasi ekonomi, tetapi sebagai ruang pembangunan yang harus dikelola dengan pendekatan ilmu pengetahuan, inovasi, dan keberlanjutan. Institusi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kelautan Indonesia melalui pengembangan talenta maritim yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan zaman. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai pembentukan Ocean Institute of Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, penggabungan 11 politeknik di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan langkah pembenahan menyeluruh, mulai dari kurikulum, tata kelola pendidikan, hingga orientasi lulusan agar lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi biru. Trenggono menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami teori kelautan, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi dan menciptakan industri baru berbasis sumber daya laut. Melalui OII, setiap kampus nantinya diarahkan memiliki kekhususan sesuai potensi wilayah masing-masing, seperti pengembangan budidaya, teknologi perikanan, maupun sektor kelautan lainnya. Pendekatan tersebut dinilai penting agar pendidikan vokasi tidak berjalan seragam, melainkan memiliki keunggulan spesifik yang dapat memperkuat daya saing nasional. Langkah pemerintah ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian global terhadap ekonomi biru. Dunia saat ini mulai melihat sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan baru, mulai dari perikanan berkelanjutan, energi laut, bioteknologi kelautan, hingga industri berbasis biodiversitas. Indonesia dengan wilayah laut yang luas memiliki peluang besar untuk mengambil posisi strategis apabila mampu menyiapkan tenaga ahli yang kompeten. Dalam konteks tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan bahwa pembangunan sektor maritim harus ditopang oleh penguatan kualitas talenta. Menurutnya, pengembangan ekonomi biru tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan industri agar potensi kelautan dapat dikelola melalui penguasaan ilmu pengetahuan serta inovasi. Brian melihat Ocean Institute of Indonesia sebagai wadah penting untuk membangun sumber daya manusia kelautan yang memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan teknologi. Integrasi pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dalam satu institusi besar dinilai dapat memperluas jejaring akademik, memperkuat kerja sama riset, serta membuka peluang bagi lulusan untuk berkompetisi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global. Penguatan pendidikan maritim melalui OII juga memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang semakin menempatkan ilmu pengetahuan sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Selama ini, tantangan sektor kelautan Indonesia bukan hanya persoalan pemanfaatan sumber daya, tetapi juga keterbatasan inovasi, teknologi, dan kapasitas manusia. Karena itu, keberadaan institusi khusus yang fokus pada kelautan menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menilai penguatan sektor kelautan harus berjalan melalui sinergi antara pendidikan, penelitian, dan inovasi. Menurutnya, pengembangan ekonomi biru membutuhkan dukungan riset yang mampu menghasilkan solusi berbasis sains, termasuk dalam pengelolaan sumber daya laut, biodiversitas, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah sektor kelautan. Arif juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga riset dan institusi pendidikan agar hasil penelitian tidak berhenti di ruang akademik, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan industri. Kehadiran OII menjadi peluang untuk mempertemukan kekuatan pendidikan vokasi dengan kapasitas riset nasional sehingga inovasi kelautan dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak nyata. Sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta BRIN menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi biru membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan laut tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan konservasi atau produksi, tetapi juga harus didukung oleh manusia unggul yang mampu menciptakan terobosan. Ke depan, Ocean Institute of Indonesia berpotensi menjadi pusat pengembangan talenta maritim Indonesia yang menghasilkan tenaga ahli, peneliti, dan inovator baru. Institusi ini dapat menjadi katalis bagi lahirnya industri kelautan modern yang memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Dengan langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjadikan sektor kelautan sebagai kekuatan baru pembangunan nasional. Ocean Institute of Indonesia bukan sekadar penggabungan lembaga pendidikan, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun generasi maritim yang mampu membawa Indonesia semakin berdaulat, inovatif, dan maju melalui ekonomi biru yang berkelanjutan. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial
Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief menegaskan bahwa konsep ekonomi biru perlu menjadi fondasi penting dalam pembangunan wilayah kepulauan Indonesia.
Menurutnya, penguatan ekonomi berbasis kelautan harus didukung melalui kebijakan yang terintegrasi, termasuk pendidikan vokasi, riset terapan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar potensi maritim nasional dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
“Konsep pendanaan affirmative spending penting dalam RUU ini, di mana pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan alokasi dana khusus yang dirancang untuk memberikan keberpihakan atau perlakuan istimewa kepada kelompok, sektor atau wilayah yang tertinggal, kurang terwakili atau paling membutuhkan,” kata Hendry.
Ia menilai penguatan ekonomi biru perlu menjadi salah satu substansi utama dalam RUU tersebut karena daerah kepulauan memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Potensi daerah kepulauan sangat tinggi. Sementara selama ini tidak tergarap secara maksimal. Maka dengan adanya RUU ini dapat mengakomodir konsep ekonomi biru ini,” ujarnya.
Selain dukungan regulasi, Hendry menilai pembangunan sektor kelautan juga memerlukan penguatan pendidikan vokasi dan riset terapan agar lahir inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan, akuakultur, logistik maritim, hingga industri pengolahan hasil laut.
Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan keterampilan juga dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Steering Committee Kongres II Garda Pemuda NasDem, Cindy Monica Salsabila, yang menilai generasi muda perlu mulai melihat laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masa depan.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar sehingga perlu didukung oleh peningkatan literasi, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif anak muda.
“Ini adalah momentum menyadarkan anak-anak muda, bahwa kita harus menyadari ekonomi ini tidak melulu datangnya dari daratan, dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari, tetapi laut kita Indonesia yang memiliki dua per tiga perairan itu memiliki potensi yang luar biasa besar,” ujar Cindy.
Cindy juga menekankan bahwa pengembangan ekonomi biru harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem laut.
“Apabila kita ingin mengoptimalisasikan blue ekonomi ini, maka kelestarian laut itu harus betul-betul kita jaga juga,” tambahnya.
Melalui sinergi antara penguatan regulasi, pendidikan vokasi, riset terapan, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, ekonomi biru diharapkan mampu menjadi salah satu motor baru pertumbuhan nasional.
