Prabowo Memilih Bantuan Pangan dan Subsidi Upah untuk Memastikan Rakyat Tetap Bertahan
Oleh: Raka Adinugraha
Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan perlindungan daya beli masyarakat sebagai salah satu perhatian utama pemerintah menjelang akhir 2026. Melalui rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pemerintah menyiapkan anggaran sedikitnya Rp29,5 triliun untuk bantuan pangan dan subsidi upah pada kuartal IV 2026. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dari sisi makro, tetapi juga berusaha memastikan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dapat direspons melalui bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan rumah tangga dan pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa rapat bersama Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah program bantuan pemerintah yang dipersiapkan untuk periode tiga bulan terakhir tahun ini. Salah satu program utama adalah bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram yang akan diberikan untuk periode tiga bulan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat.
Sasaran program tersebut berasal dari kelompok desil 1 hingga 4, sementara kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp17,5 triliun. Bantuan ini menjadi penting karena pangan merupakan kebutuhan paling mendasar yang langsung memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam mengatur pengeluaran. Ketika sebagian pendapatan keluarga harus digunakan untuk kebutuhan pokok, ruang untuk membayar kebutuhan lain tentu semakin terbatas.
Karena itu, bantuan beras dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus upaya pemerintah menjaga konsumsi masyarakat tetap bergerak. Selain bantuan pangan, pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja.
Program tersebut ditujukan kepada sekitar 13,3 juta pekerja dengan nilai Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, sehingga kebutuhan anggarannya diperkirakan hampir Rp12 triliun. Jika bantuan pangan diarahkan untuk menjaga kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok, subsidi upah menyasar kelompok pekerja dengan tujuan mempertahankan daya beli dari sisi pendapatan.
Kombinasi dua program tersebut memperlihatkan pendekatan pemerintah yang mencoba menjaga konsumsi masyarakat melalui dua jalur sekaligus, yakni bantuan langsung terhadap kebutuhan pangan dan tambahan dukungan terhadap penghasilan pekerja. Di luar dua kebijakan tersebut, Airlangga Hartarto juga menyampaikan adanya rencana pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun, terutama yang berada dalam kelompok desil 1 hingga 4.
Namun, jumlah calon penerima masih dalam proses verifikasi dan pencocokan data bersama kementerian terkait. Tahapan tersebut menjadi bagian penting agar program bantuan dapat diberikan kepada kelompok yang sesuai dengan kriteria penerima dan mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran.
