Oleh : Davina Gunawan )*
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan investasi proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Surat Keputusan Presiden (Keppers) No. 25 Tahun 2024 yang disahkan pada 05 Agustus 2024. Salinan yang bisa dilihat di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) situs Kementerian Sekretariat Negara pada 06 Agustus 2024 menyebutkan bahwa Menteri Investasi ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN.
Sejak 2022 hingga akhir 2024 Pemerintah akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp72 Triliun untuk pembangunan IKN. Pemerintah menetapkan komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp466,9 Triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp90,4 Triliun, dan sisanya Pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Usaha serta pihak swasta. Total investasi dalam negeri yang masuk ke IKN sebesar Rp49,6 Triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 institusi yang melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024.
Direktur Utama PT Bina Karya Persero, Boyke Prasetyanto mengatakan pihaknya akan fokus dalam percepatan laju investasi di IKN Nusantara melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sebab skema ini dinilai menarik bagi investor. Menurutnya, apabila ada peran Pemerintah melalui skema KPBU, para investor berani untuk menanamkan modalnya di IKN.
Kemudian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Pemerintah akan kembali mendorong percepatan investasi asing ke IKN Nusantara setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa realisasi investasi asing ke IKN bukan dihitung saat ada komitmen menanamkan modal di Kawasan ibu kota baru, melainkan dihitung berdasarkan proyek yang dibangun.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sebanyak 60 investor yang akan dipercepat prosesnya untuk menanamkan modal di IKN Nusantara. Tidak hanya investor dalam negeri, ada sejumlah investor asing juga yang akan dipercepat proses penanaman modalnya, di antaranya yang berasal dari Tiongkok dan Jepang.
Adapun nantinya, dua investor asing tersebut akan menanamkan modalnya di sektor properti seperti perumahan, hotel, hingga gedung perkantoran. Basuki melanjutkan bahwa sudah ada sekitar 472 investor yang berminat masuk untuk menanamkan modal di IKN, namun jumlah tersebut dievaluasi dan tersaring sebanyak 220 investor yang layak berinvestasi di IKN. Sedangkan sisanya, tidak tersaring lantaran tidak termasuk kategori investor.
Selanjutnya, sejumlah siasat untuk menarik minat investasi di IKN Nusantara juga sudah dilakukan oleh Pemerintah. Salah satunya yaitu dengan mengizinkan para investor untuk mencicil biaya administrasi pengajuan hak atas tanah. Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa hal tersebut sesuai mandat Presiden Jokowi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi secara intens dengan investor dan calon investor di IKN agar segera mengeksekusi rencana investasinya.
Melalui Perpres tersebut, Pemerintah akan berkomitmen memberikan insentif dan fasilitas perizinan berusaha, serta memberikan kepastian jangka waktu hak atas tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor.
Sementara itu, para investor yang menanamkan modalnya di kawasan IKN Nusantara dan daerah penyangganya diharapkan dapat turut mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Sudiyarto mengatakan bahwa pelaku UMKM di daerah Kalimantan Timur memiliki potensi yang besar untuk dilibatkan dalam pembangunan IKN. Menurutnya, banyaknya investasi yang masuk juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan UMKM.
Kemitraan antara Perusahaan besar dan UMKM mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Presiden Jokowi berjanji akan melibatkan para pengusaha lokal Kalimantan Timur secara lebih luas untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Prov. Kalimantan Timur, Dayang Donna Faroek mengatakan bahwa Pemerintah telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam melibatkan peran pengusaha lokal untuk masuk ke berbagai proyek strategis di IKN.
Dayang juga mengatakan bahwa Plt Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono akan membantu mempermudah para pengusaha lokal untuk lebih banyak terjun membangun IKN. Menurutnya, pengusaha lokal yang berasal dari Kab. Penajam Paser Utara memerlukan kesempatan yang disokong oleh izin Pemerintah Pusat guna menghilangkan berbagai hambatan birokrasi yang selama ini menghalangi partisipasi mereka.
Bagi Dayang, peluang investasi di IKN sangatlah banyak namun para pengusaha masih menanti kesempatan yang diberikan Pemeritah. Maka dari itu pihaknya optimis bahwa Pemerintah dapat memberikan ruang bagi pengusaha lokal untuk berpartisipasi terhadap masa depan IKN Nusantara.
Dengan masuknya banyak investor baik lokal maupun asing ke IKN Nusantara dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah sekitar IKN. Proyek IKN Nusantara dinilai sebagai strategi jangka panjang terhadap pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Maka dari itu, perlunya dukungan masyarakat terhadap proyek strategis nasional IKN Nusantara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk ibu kota.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
Comments Off on Guru Besar FEB UI: Presiden Jokowi, Bapak Infrastruktur Yang Wujudkan Kesejahteraan Holistik Jakarta — Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, banyak pihak sepakat bahwa pencapaian Presiden Jokowi tidak hanya berhasil menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, dalam program Kompas TV (04/09), menyoroti keberhasilan luar biasa Presiden Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur selama satu dekade terakhir. Susiwijono Moegiarso menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan konektivitas dan kedaulatan pangan. “Terkait dengan konektivitas dan mobilitas, seperti bandara, pelabuhan, jalur kereta api, kemudian ada juga terkait energi hingga kedaulatan pangan dengan 53 bendungan dan food estate dengan jaringan irigasi,” jelas Susiwijono. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga irigasi, telah menciptakan landasan kokoh bagi ekonomi nasional. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) turut menjadi bagian dari strategi pembangunan ini. “Ada juga hilirisasi dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sampai hari ini sudah ada 22. Kalau kita lihat tersebarnya 15 berada di luar Jawa sehingga mendorong ekonomi inklusif,” lanjutnya, sambil menyoroti bahwa 122 ribu tenaga kerja baru telah tercipta dari program KEK ini. Salah satu fokus utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi adalah pembangunan wilayah 3T yang sebelumnya terpinggirkan. “Berbicara daerah 3T, kita sudah mendorong perekonomian di daerah perbatasan, seperti di Jayapura, Irian, dan juga perbatasan dengan Timor Leste,” kata Susiwijono. Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang sebelumnya tidak terjangkau. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menyebut Presiden Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Telisa menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan holistik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di era Jokowi memiliki efek ganda yang signifikan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. “Infrastruktur itu multiplier effect -nya cukup besar, karakteristik infrastruktur di Indonesia itu padat karya, karena banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyerap lapangan kerja,” jelas Telisa. Ia menambahkan bahwa infrastruktur yang dibangun di seluruh penjuru negeri, termasuk di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), telah membantu meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, serta menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang. “Kita sebagai masyarakat merasakan efisiensi kegiatan kita dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut,” tambahnya. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Jokowi telah menjadikan pembangunan dari pinggiran sebagai salah satu prioritas utamanya, yang terangkum dalam Nawacita. Menurut Telisa, kebijakan ini telah berhasil memberikan dampak besar bagi daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. “Kalau kita lihat, Pak Presiden ini Nawacita, dan itu membangun dari pinggiran, sehingga daerah 3T menjadi prioritas beliau,” ujar Telisa. Ia juga mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menciptakan sistem distribusi yang lebih adil dan merata, bahkan hingga ke daerah perbatasan. “Masyarakat di daerah terluar sangat membutuhkan akses untuk kemudahan mereka memenuhi kebutuhannya dan pada harga yang terjangkau. Dulu, belum pernah dalam sejarah ada sistem harga BBM yang satu harga, namun di era Pak Jokowi, hal itu bisa dicapai,” jelasnya. Telisa menambahkan bahwa dampak positif pembangunan infrastruktur ini bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh kesejahteraan masyarakat secara holistik. “Kesejahteraan itu holistik, bukan hanya terkait ketersediaan infrastruktur fisik saja, tapi juga dampak yang ditimbulkan secara menyeluruh, terutama dari sisi SDM yang semakin maju dan masyarakat yang semakin sejahtera,” tambahnya.
