Oleh: Annisa Rahimah )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi sorotan berbagai pihak, terutama terkait komitmennya dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai negara yang masih menghadapi tantangan serius dalam memberantas korupsi, komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo memberikan harapan baru bagi banyak pihak, termasuk para pengamat, tokoh masyarakat, dan lembaga antikorupsi.
Pidato dan pernyataan Presiden Prabowo sejak pelantikannya menunjukkan sikap optimisme terhadap peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hal ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan yang mengharapkan terjadinya perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menyatakan pihaknya menilai Presiden Prabowo tegas mengemukakan rencana untuk memperbaiki sistem guna menghindari kebocoran anggaran dan menerapkan digitalisasi untuk mengurangi potensi kolusi. Yudi juga menyoroti tekad Presiden Prabowo untuk memberikan keteladanan dalam kepemimpinan, terutama dalam upaya pencegahan korupsi. Yudi yakin IPK Indonesia dapat meningkat hingga mencapai skor 45 jika Presiden Prabowo dan kabinetnya konsisten dalam menjalankan program pemberantasan korupsi secara bersungguh-sungguh.
Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, mengatakan pihaknya melihat Presiden Prabowo berada pada posisi yang tepat untuk mengambil langkah-langkah tegas memberantas korupsi karena segala kewenangan kini berada di tangannya. Mahfud yakin Presiden Prabowo pada akhirnya akan mengambil kebijakan yang memuaskan kebutuhan rakyat dalam hal tata politik dan tata hukum yang benar. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, juga berharap Presiden Prabowo dapat mewujudkan komitmennya untuk memberantas korupsi di semua level pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Tessa optimis terhadap penguatan institusi KPK di bawah pemerintahan yang baru ini, dengan harapan agar lembaga tersebut tetap menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi juga tercermin dalam pidato-pidato dan pernyataannya sejak masa kampanye hingga pelantikannya sebagai presiden. Dalam pidato pertamanya usai dilantik, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi dan penyelewengan dana yang selama ini masih menjadi ancaman besar bagi negara. Ia juga menyebutkan bahwa kebocoran anggaran harus diatasi dengan tekad yang kuat dan transparansi, serta menyarankan agar setiap elemen masyarakat, mulai dari ulama, akademisi, hingga pengusaha, turut berperan aktif dalam upaya tersebut.
Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi, tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi. Komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor, termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas. Sikap ini penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, sehingga bisa menciptakan iklim pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Selain dukungan dari para pengamat dan tokoh masyarakat, beberapa lembaga juga menyuarakan optimisme terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka berharap agar langkah-langkah yang telah dicanangkan dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menilai Presiden Prabowo memiliki peluang untuk membawa perubahan besar dalam hal pemberantasan korupsi jika didukung oleh perangkat hukum dan kebijakan yang memadai. Mereka berharap agar proses pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset yang masih tertunda dapat segera diselesaikan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pemerintahan Presiden Prabowo akan menghindari praktik-praktik political trade-off yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, sehingga tidak ada intervensi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan secara independen dan transparan, menciptakan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.
Pemilihan calon pimpinan KPK yang sedang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas. KPK memerlukan dukungan penuh dari pemerintah agar dapat bekerja secara independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Optimisme yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo mengisyaratkan bahwa KPK dapat semakin kuat dalam memberantas korupsi jika mendapatkan dukungan politik dan kebijakan yang memadai.
Optimisme dan apresiasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya memberantas korupsi terus mengalir dari berbagai kalangan. Mereka menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo, baik dalam hal pencegahan, penindakan, maupun keterlibatan masyarakat, merupakan sinyal positif untuk masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan dapat bekerja keras untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Jika upaya ini berhasil, Indonesia bukan hanya dapat meningkatkan IPK-nya, tetapi juga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan adil bagi seluruh rakyat. Pemberantasan korupsi yang efektif akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di kancah global.
)* Kontributor Forum Literasi Sulawesi Selatan
Comments Off on Guru Besar FEB UI: Presiden Jokowi, Bapak Infrastruktur Yang Wujudkan Kesejahteraan Holistik Jakarta — Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, banyak pihak sepakat bahwa pencapaian Presiden Jokowi tidak hanya berhasil menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama di daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, dalam program Kompas TV (04/09), menyoroti keberhasilan luar biasa Presiden Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur selama satu dekade terakhir. Susiwijono Moegiarso menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan konektivitas dan kedaulatan pangan. “Terkait dengan konektivitas dan mobilitas, seperti bandara, pelabuhan, jalur kereta api, kemudian ada juga terkait energi hingga kedaulatan pangan dengan 53 bendungan dan food estate dengan jaringan irigasi,” jelas Susiwijono. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga irigasi, telah menciptakan landasan kokoh bagi ekonomi nasional. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) turut menjadi bagian dari strategi pembangunan ini. “Ada juga hilirisasi dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sampai hari ini sudah ada 22. Kalau kita lihat tersebarnya 15 berada di luar Jawa sehingga mendorong ekonomi inklusif,” lanjutnya, sambil menyoroti bahwa 122 ribu tenaga kerja baru telah tercipta dari program KEK ini. Salah satu fokus utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi adalah pembangunan wilayah 3T yang sebelumnya terpinggirkan. “Berbicara daerah 3T, kita sudah mendorong perekonomian di daerah perbatasan, seperti di Jayapura, Irian, dan juga perbatasan dengan Timor Leste,” kata Susiwijono. Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang sebelumnya tidak terjangkau. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menyebut Presiden Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Telisa menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan holistik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di era Jokowi memiliki efek ganda yang signifikan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. “Infrastruktur itu multiplier effect -nya cukup besar, karakteristik infrastruktur di Indonesia itu padat karya, karena banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyerap lapangan kerja,” jelas Telisa. Ia menambahkan bahwa infrastruktur yang dibangun di seluruh penjuru negeri, termasuk di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), telah membantu meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, serta menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang. “Kita sebagai masyarakat merasakan efisiensi kegiatan kita dengan adanya pembangunan infrastruktur tersebut,” tambahnya. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Jokowi telah menjadikan pembangunan dari pinggiran sebagai salah satu prioritas utamanya, yang terangkum dalam Nawacita. Menurut Telisa, kebijakan ini telah berhasil memberikan dampak besar bagi daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. “Kalau kita lihat, Pak Presiden ini Nawacita, dan itu membangun dari pinggiran, sehingga daerah 3T menjadi prioritas beliau,” ujar Telisa. Ia juga mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menciptakan sistem distribusi yang lebih adil dan merata, bahkan hingga ke daerah perbatasan. “Masyarakat di daerah terluar sangat membutuhkan akses untuk kemudahan mereka memenuhi kebutuhannya dan pada harga yang terjangkau. Dulu, belum pernah dalam sejarah ada sistem harga BBM yang satu harga, namun di era Pak Jokowi, hal itu bisa dicapai,” jelasnya. Telisa menambahkan bahwa dampak positif pembangunan infrastruktur ini bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh kesejahteraan masyarakat secara holistik. “Kesejahteraan itu holistik, bukan hanya terkait ketersediaan infrastruktur fisik saja, tapi juga dampak yang ditimbulkan secara menyeluruh, terutama dari sisi SDM yang semakin maju dan masyarakat yang semakin sejahtera,” tambahnya.
