Budaya Pop Bajak Laut Tak Boleh Geser Arti Sejati Nasionalisme
Jakarta — Fenomena pengibaran bendera bajak laut ala serial One Piece yang marak di sejumlah wilayah Indonesia menuai sorotan serius dari kalangan publik. Aksi tersebut dianggap tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menggerus nilai nasionalisme, terutama saat bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Putri Khairunnisa, menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan tidak boleh dicampuradukkan dengan simbol-simbol fiksi asing yang dapat menodai makna perjuangan bangsa.
“Saya sangat tidak setuju kita ikut-ikutan dengan ulah konyol yang dapat memecah belah persatuan ini,” ujar Nisa, sapaan akrabnya.
Ia menyerukan kepada seluruh pengurus KNPI di daerah agar bersikap proaktif mencegah pengibaran bendera bajak laut berlatar hitam dengan tengkorak bertopi jerami, ikon One Piece yang dikenal sebagai “Jolly Roger”, yang viral di media sosial.
“Pemuda jangan pasif, apalagi cuek. Ini bukan soal sepele. Ada pihak-pihak jahat yang ingin merusak karakter dan arah bangsa. Kita wajib lawan,” tegas Nisa.
Fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran karena dalam beberapa kasus, bendera One Piece dikibarkan berdampingan, bahkan menggantikan posisi Bendera Merah Putih. Hal itu memicu perdebatan publik mengenai batas antara kebebasan berekspresi melalui budaya pop dan kewajiban menjaga kesakralan simbol negara.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, turut mengingatkan agar masyarakat tidak mengaburkan makna simbol kenegaraan.
“Ini bukan persoalan membenci budaya luar. Ini soal menempatkan simbol pada tempatnya,” ujarnya.
Idrus menekankan, kreativitas generasi muda tetap penting, tetapi tidak boleh melampaui batas hingga menodai identitas bangsa.
“Kalau dipakai di event cosplay atau komunitas, silakan. Tapi kalau sudah menggantikan posisi Merah Putih di bulan Agustus, itu bukan hanya soal ekspresi, tapi sudah mengaburkan identitas nasional kita,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Romo Haryatmoko, menilai fenomena ini juga terkait dengan cara generasi muda mengekspresikan keresahan sosial melalui budaya populer.
“Fiksi seperti One Piece bukan sekadar hiburan. Bagi penggemarnya, ini adalah narasi tentang perlawanan terhadap ketidakadilan dan kekuasaan yang menindas,” jelas Romo.
Namun demikian, ia menegaskan pentingnya menempatkan simbol negara pada kedudukan yang terhormat.
“Bendera Merah Putih adalah simbol sakral. Jika ada yang mengibarkan bendera lain pada momen kemerdekaan, banyak pihak bisa menganggapnya sebagai penodaan, bukan hanya ekspresi pribadi,” ujarnya.
Romo juga mengingatkan bahwa penghinaan terhadap simbol negara dapat berimplikasi hukum.
“Ketentuan ini bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, tetapi untuk menjaga kehormatan simbol negara yang diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan,” tegasnya.
