Sekolah Rakyat: Strategi Negara Wujudkan Keadilan Pendidikan Nasional
Oleh : Nancy Rentalita )*
Sekolah Rakyat hadir sebagai salah satu strategi negara dalam menjawab persoalan mendasar yang selama ini membayangi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, yakni ketimpangan akses pendidikan. Dalam konteks negara kesejahteraan, pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang wajib dipenuhi tanpa diskriminasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin ekstrem masih menghadapi hambatan struktural, mulai dari keterbatasan biaya hingga akses geografis yang tidak merata. Di sinilah Sekolah Rakyat menjadi intervensi kebijakan yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk memastikan keadilan pendidikan benar-benar terwujud secara nasional.
Komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat tercermin dari arah kebijakan yang menargetkan kehadiran minimal satu sekolah di setiap kabupaten/kota. Gagasan ini menegaskan bahwa negara tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai layanan yang bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat, melainkan sebagai hak yang dijamin kehadirannya hingga ke wilayah paling terpencil. Presiden Prabowo Subianto memandang bahwa pemerataan fasilitas pendidikan melalui Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk menghapus kesenjangan antarwilayah sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya pendekatan yang sistematis dan terukur dalam membangun fondasi keadilan sosial melalui sektor pendidikan.
Lebih jauh, kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan agenda besar pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia. Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok yang selama ini berada di pinggiran sistem pendidikan formal. Dengan menyediakan pendidikan gratis, fasilitas lengkap, serta pendekatan pembelajaran berbasis teknologi, negara berupaya menciptakan lingkungan belajar yang setara dengan sekolah unggulan pada umumnya. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menggambarkan bahwa program ini merupakan implementasi langsung dari arahan presiden yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kehadiran Sekolah Rakyat juga memperlihatkan pergeseran paradigma dalam kebijakan pendidikan nasional. Jika sebelumnya pendekatan lebih banyak bersifat umum, kini pemerintah mengedepankan kebijakan afirmatif yang secara khusus menyasar kelompok rentan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai bahwa Sekolah Rakyat merupakan instrumen penting untuk menciptakan mobilitas sosial, di mana anak-anak dari keluarga miskin ekstrem memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi dan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi menjadi faktor reproduksi ketimpangan, melainkan menjadi alat transformasi sosial yang efektif.
