Sekolah Rakyat dan Peran Strategis dalam Memutus Rantai Ketimpangan
Oleh: Nadira Citra Maheswari)*
Sekolah Rakyat tidak sekadar dimaknai sebagai institusi pendidikan formal, tetapi sebagai representasi dari semangat kolektif dalam memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa dibatasi kondisi ekonomi. Konsep ini menitikberatkan pada inklusivitas, keterjangkauan, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai jembatan antara arah kebijakan pembangunan dan kebutuhan riil kelompok rentan yang membutuhkan akses pendidikan.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengungkapkan bahwa program sekolah rakyat memiliki peran strategis dalam membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan. Perluasan akses ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memutus rantai ketimpangan yang berlangsung lintas generasi.
Ketimpangan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi ekonomi, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan. Ketika pendidikan berkualitas hanya dinikmati oleh sebagian kelompok, maka kesenjangan akan terus berulang. Sekolah Rakyat hadir dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung sekaligus mendorong pemberdayaan.
Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat mengedepankan fleksibilitas yang tidak selalu ditemukan dalam sistem pendidikan konvensional. Kurikulum dirancang sesuai kebutuhan lokal, dengan memperhatikan potensi daerah serta mendorong partisipasi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan dan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Komitmen untuk memperluas akses tersebut juga tercermin dalam percepatan pembangunan fasilitas pendidikan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa kementeriannya mengupayakan 97 titik pembangunan sekolah rakyat (SR) tahap II dapat diselesaikan pada Juni 2026 melalui percepatan pekerjaan di berbagai lokasi. Ia mengatakan percepatan itu dilakukan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang sesuai target pemerintah.
Dody menjelaskan progres pembangunan di lapangan masih bervariasi sehingga diperlukan konsolidasi harian, penguatan pengawasan dan dukungan lintas unit di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan tidak berhenti pada gagasan, tetapi juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang terencana.
Sekolah Rakyat turut membangun kesadaran kolektif bahwa pendidikan adalah hak sekaligus tanggung jawab bersama. Dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari tenaga pendidik hingga komunitas lokal, tercipta ekosistem pendidikan yang lebih partisipatif. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat kualitas pembelajaran, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proses pendidikan.
Dalam perspektif jangka panjang, Sekolah Rakyat dapat dipandang sebagai investasi sosial. Pendidikan yang merata akan melahirkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan berdaya saing, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Penguatan konsep Sekolah Rakyat juga tampak dari pendekatan inovatif yang diterapkan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk menjangkau masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan.
