PP 20/2026 dan Upaya Menata Ekosistem Usaha yang Lebih Sehat
Oleh : Antonius Utomo
Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola ekonomi nasional guna menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang dilakukan pada tahun 2026 adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi sejumlah ketentuan dalam pengaturan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya terkait pemanfaatan fasilitas PPh Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran regulasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menata ekosistem usaha agar lebih kompetitif dan berkeadilan.
Pemerintah secara konsisten memberikan berbagai insentif untuk mendukung keberlangsungan sektor ini, termasuk melalui tarif PPh Final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Namun, dalam praktiknya, fasilitas tersebut tidak selalu dimanfaatkan sesuai tujuan awal. Sejumlah celah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pajak yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi usaha skala kecil.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan melalui beleid baru ini, pemerintah secara eksklusif membatasi fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5 persen. Fasilitas keringanan pajak tersebut kini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi, badan yang berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta badan usaha berwujud koperasi.
Melalui PP 20/2026, pemerintah berupaya memastikan bahwa fasilitas perpajakan benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang berhak. Salah satu perubahan utama yang diperkenalkan adalah penyempitan kelompok penerima fasilitas PPh Final UMKM. Skema tersebut kini difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi yang memenuhi kriteria tertentu. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas oleh entitas usaha yang secara ekonomi telah berkembang dan memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan UMKM pada umumnya.
Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat. Selama ini, praktik pemecahan usaha atau fragmentation usaha menjadi salah satu tantangan dalam sistem perpajakan. Tidak sedikit pelaku usaha yang membagi kegiatan bisnisnya ke dalam beberapa entitas berbeda agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet Rp4,8 miliar dan dapat menikmati tarif PPh Final yang lebih rendah. Dengan PP 20/2026, pemerintah memperkuat pendekatan berbasis substansi ekonomi sehingga keseluruhan aktivitas usaha dapat dilihat secara lebih komprehensif.
Pengaturan penggabungan omzet pada usaha yang memiliki keterkaitan ekonomi, termasuk usaha suami-istri dan perseroan perorangan tertentu, menunjukkan komitmen pemerintah menutup celah penghindaran pajak sekaligus memastikan perlakuan yang adil bagi wajib pajak sesuai kapasitas usahanya. PP 20/2026 juga menegaskan bahwa profesi bebas seperti konsultan, pengacara, dokter, akuntan, notaris, influencer, blogger, dan vlogger tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM. Kebijakan ini merupakan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi modern dan ekonomi digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan usaha mikro dan kecil tradisional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan melalui PP 20/206 bertujuan mencegah penyalahgunaan PPh final UMKM oleh Perusahaan besar. Skema PPh final UMKM kini hanya bisa di manfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan berbentuk Perseroan perorangan dan koperasi sepanjang omzet wajib pajak dimaksud belum melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.
