Karhutla Tidak Cukup Dipadamkan, Prabowo Tepat Memperkuat Komando Pencegahan
Oleh Hanggini Putri )*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan ketika api sudah membesar. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola gambut, kesiapan masyarakat, teknologi, hingga pilihan ekonomi warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menjadi langkah yang menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam menghadapi karhutla agar tidak terus berulang.
Pembentukan BPGMN merupakan salah satu hasil diskusi Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan pandangan para ahli untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persoalan gambut dan karhutla.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa keterlibatan para ahli menjadi penting karena persoalan gambut memiliki banyak aspek yang harus ditangani secara terpadu. Menurut Teddy, BPGMN nantinya akan melibatkan ilmuwan dan profesional untuk memperkuat pencegahan, riset, pemetaan, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu mendeteksi potensi kebakaran sejak awal, mengetahui wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, dan memastikan petugas dapat bergerak sebelum api berkembang menjadi lebih luas.
Penguatan operasi darat juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons kebakaran secara langsung di lokasi. Pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal, juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemadaman, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah lainnya.
Di sisi lain, masyarakat desa memiliki posisi strategis karena mereka berada paling dekat dengan kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan bahwa Presiden menekankan pendekatan pencegahan karhutla yang presisi dan berbasis desa. Menurut Arif, masyarakat desa memiliki kedekatan dengan sumber daya alam di lingkungannya sehingga dapat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Arif juga menjelaskan bahwa kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan diberdayakan dan diperkuat. Keberadaan MPA dinilai penting karena masyarakat dapat melakukan pengawasan sekaligus memberikan respons awal ketika muncul tanda-tanda kebakaran. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau aparat, tetapi juga melibatkan masyarakat yang sehari-hari berada di sekitar kawasan gambut.
