Koperasi Merah Putih Menata Domisili dan SDM secara Adil dan Terukur

*) Oleh : Doni Kurniawan

Pemerintah terus menata operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan memperhatikan dua kebutuhan sekaligus, yakni penempatan sumber daya manusia (SDM) yang adil dan pengelolaan koperasi yang profesional. Penataan ini penting karena jumlah koperasi yang dibangun sangat besar dan kondisi setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, penempatan manajer tidak semata-mata didasarkan pada asal daerah, tetapi juga mempertimbangkan kedekatan domisili, kesiapan koperasi, serta kebutuhan tenaga pengelola di masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut diharapkan membuat koperasi dapat segera beroperasi tanpa mengorbankan prinsip pemerataan kesempatan kerja.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menjelaskan bahwa penempatan manajer KDKMP lintas daerah dilakukan untuk memastikan wilayah yang koperasinya telah siap tidak mengalami kekosongan pengelola. Pemerintah, menurut Ferry, tetap mengutamakan penempatan di wilayah yang dekat dengan domisili calon manajer. Namun, apabila jumlah calon di suatu wilayah lebih banyak dibandingkan titik koperasi yang tersedia, sebagian calon dapat ditempatkan di daerah lain yang membutuhkan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa domisili tetap menjadi pertimbangan penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan lokasi kerja.

Ferry juga menegaskan bahwa penempatan lintas daerah tidak berarti calon manajer kehilangan kesempatan untuk bekerja lebih dekat dengan daerah asalnya. Setelah koperasi yang berada di sekitar domisili selesai dibangun dan siap beroperasi, lokasi penempatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengisi kebutuhan SDM secara cepat sekaligus menjaga agar penempatan dalam jangka panjang tetap memperhatikan kedekatan dengan lingkungan asal pengelola. Dengan cara tersebut, kebijakan domisili tidak menjadi aturan yang kaku, melainkan menjadi salah satu instrumen untuk menciptakan pemerataan SDM dan kelancaran operasional koperasi.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah memastikan proses rekrutmen berlangsung transparan dan berbasis kemampuan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) dipercaya mengawal pemenuhan SDM KDKMP agar prosesnya berjalan transparan, akuntabel, dan berbasis merit. Prinsip tersebut penting karena koperasi desa akan mengelola kegiatan usaha yang membutuhkan kemampuan administrasi, keuangan, pelayanan, logistik, hingga pengembangan bisnis. Dengan seleksi yang terukur, peluang mendapatkan pengelola yang sesuai kebutuhan koperasi menjadi lebih besar dan risiko penempatan berdasarkan kedekatan personal dapat ditekan. Pengawalan terhadap proses rekrutmen juga penting agar pembentukan Koperasi Merah Putih tidak sekadar menghasilkan struktur organisasi, tetapi benar-benar memiliki SDM yang mampu bekerja.

Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah menekankan bahwa keberhasilan KDKMP tidak cukup dinilai dari banyaknya koperasi yang terbentuk, tetapi juga dari kualitas pengelolaannya. Pemerintah mendorong pengurus dan manajer memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi secara digital, logistik, tata niaga, serta pengembangan bisnis. Kompetensi tersebut menjadi semakin penting karena koperasi diharapkan bukan sekadar tempat penjualan barang, melainkan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. SDM yang kompeten akan membantu koperasi membaca kebutuhan pasar, menjaga arus keuangan, memberikan pelayanan kepada anggota, serta membangun hubungan usaha dengan pelaku ekonomi di sekitarnya.

Penataan domisili dan SDM juga harus berjalan bersama dengan tata kelola yang terbuka. Kementerian Koperasi menegaskan pentingnya administrasi yang rapi, laporan keuangan yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang jelas dan akuntabel dalam pengelolaan KDKMP. Bagi masyarakat, tata kelola tersebut penting karena koperasi dibangun atas dasar kepercayaan dan partisipasi anggota. Semakin jelas pembagian tugas, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasinya, semakin mudah masyarakat menilai apakah koperasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Transparansi juga dapat diperkuat melalui laporan berkala yang disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami anggota.