MBG sebagai Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Lokal

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah bukan sekadar kebijakan sosial untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, melainkan sebuah desain besar pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Dalam konteks ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan global, mulai dari perlambatan pertumbuhan hingga disrupsi rantai pasok, MBG hadir sebagai instrumen strategis yang mampu menggerakkan ekonomi dari level paling bawah, yakni daerah dan komunitas lokal.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas memposisikan MBG sebagai investasi jangka panjang negara. Perspektif ini penting untuk dipahami, sebab selama ini program bantuan sosial kerap dipandang sebagai beban fiskal. Padahal, melalui MBG, pemerintah justru menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan. Dengan alokasi anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dan disalurkan langsung ke daerah, perputaran ekonomi tidak lagi terpusat di kota besar, melainkan menyebar hingga ke pelosok.

Skema distribusi anggaran yang diterapkan juga mencerminkan pendekatan ekonomi yang progresif. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa sekitar 93 persen anggaran MBG atau setara Rp249 triliun, langsung disalurkan ke daerah melalui mekanisme virtual account. Model ini tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga mempercepat sirkulasi uang di tingkat lokal. Ketika dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, hingga mendukung operasional, maka ekonomi desa dan kota kecil akan bergerak secara simultan.

Lebih jauh, komposisi penggunaan anggaran memperlihatkan keberpihakan yang kuat terhadap sektor riil. Sebanyak 70 persen dialokasikan untuk bahan baku, yang berarti permintaan terhadap produk pertanian, peternakan, dan perikanan meningkat secara signifikan. Bagi petani, peternak, dan nelayan, ini adalah kabar baik yang selama ini dinantikan: kepastian pasar. Dalam teori ekonomi pembangunan, kepastian permintaan merupakan kunci untuk mendorong produksi dan investasi. Dengan adanya MBG, pelaku usaha kecil di sektor pangan tidak lagi menghadapi ketidakpastian harga dan distribusi.

Selain itu, program ini juga menciptakan lapangan kerja dalam skala besar. Pemerintah memproyeksikan sekitar 1,5 juta tenaga kerja dapat terserap, baik dalam operasional dapur, distribusi, maupun manajemen layanan gizi. Ini menjadi solusi konkret di tengah tantangan ketenagakerjaan global yang semakin kompetitif. Lebih dari itu, sifat pekerjaan yang tersebar di berbagai daerah menjadikan MBG sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat lokal secara langsung.

Dari perspektif perencanaan pembangunan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bahkan menyebut MBG sebagai “game changer”. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Program ini menciptakan permintaan pasar yang stabil dan berkelanjutan, khususnya di sektor peternakan. Proyeksi kebutuhan tambahan hingga 1,5 juta liter susu dan 47.000 ton daging sapi hingga 2029 menunjukkan adanya lonjakan permintaan yang dapat mendorong investasi dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Transformasi ini juga mengarah pada tujuan yang lebih besar, yakni kedaulatan pangan. Jika sebelumnya fokus hanya pada ketahanan pangan, kini pemerintah bergerak menuju kemandirian produksi. Target peningkatan produksi susu domestik hingga 96 persen dan daging sapi hingga 70 persen menjadi indikator keseriusan tersebut. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya menjadi program konsumsi, tetapi juga katalis bagi reformasi struktural di sektor pangan dan peternakan.

Namun, pemerintah juga menyadari adanya tantangan, seperti rendahnya produktivitas peternak kecil dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil tidak semata-mata berbasis anggaran, tetapi juga inovasi dan kolaborasi. Pengembangan sapi berbasis teknologi genomik, serta keterlibatan sektor swasta dan akademisi, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan skala produksi.

Yang tak kalah penting, MBG juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memastikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak, program ini membangun fondasi bagi generasi emas 2045. Dalam jangka panjang, investasi pada kesehatan dan kecerdasan akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif dan kompetitif. Ini adalah bentuk pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan.

Dengan demikian, MBG dapat dipahami sebagai kebijakan multidimensi yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi. Ia bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi ekosistem ekonomi yang menghubungkan produksi, distribusi, konsumsi, hingga pembangunan manusia. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, langkah pemerintah ini menunjukkan keberanian untuk berpikir jauh ke depan sekaligus bertindak konkret di lapangan.

Jika implementasinya dijaga tetap disiplin, transparan, dan akuntabel, MBG berpotensi menjadi model baru dalam pembangunan ekonomi berbasis daerah. Program ini membuktikan bahwa penguatan ekonomi nasional tidak harus selalu dimulai dari pusat, tetapi bisa tumbuh dari desa, dari petani, dari dapur-dapur sederhana yang kini menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Pada akhirnya, MBG bukan hanya tentang memberi makan, tetapi tentang menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi