Stabilitas Keamanan dan Pembangunan Papua Kian Kokoh, Film Pesta Babi Tidak Relevan

Oleh: Yulianus Wenda*

Stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan di Papua. Dalam konteks ini, upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan perlu mendapatkan dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat. Berbagai program strategis yang saat ini dijalankan menunjukkan adanya keseriusan negara dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat lokal. Namun demikian, di tengah ikhtiar tersebut, munculnya konten-konten yang bersifat provokatif, seperti film bertajuk “Pesta Babi”, berpotensi mengganggu harmoni sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan.

Komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan di Papua terlihat nyata melalui berbagai kebijakan konkret. Salah satunya adalah program cetak sawah rakyat yang ditargetkan mencapai 30.000 hektare pada tahun ini. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan yang digunakan melalui tahapan survei, identifikasi, dan desain menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan perencanaan yang matang dan berbasis data. Dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, dan potensi konflik lahan, program ini dirancang agar mampu berjalan efektif serta meminimalkan hambatan di lapangan.

Lebih jauh, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat adat menjadi elemen krusial dalam memastikan keberhasilan program tersebut. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tercermin dalam koordinasi intensif yang dilakukan untuk mempercepat realisasi pembangunan. Pernyataan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa proses berjalan secara bertahap dan terukur, dengan target yang jelas hingga tahap konstruksi. Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri memandang program ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pemilik lahan.

Selain sektor pertanian, penguatan aspek legalitas dan tata kelola pertanahan juga menjadi fokus penting. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pertanahan Nasional menunjukkan adanya keseriusan dalam menata aset daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Program percepatan sertifikasi tanah, khususnya bagi penerima bantuan perumahan, menjadi langkah konkret untuk melindungi hak-hak masyarakat sekaligus mendorong produktivitas ekonomi. Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, menekankan pentingnya penertiban aset serta pemetaan tanah adat sebagai fondasi pembangunan yang terarah dan berkeadilan. Dengan kepastian hukum yang kuat, potensi konflik dapat ditekan, sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga.

Dukungan terhadap agenda pembangunan juga datang dari para tokoh adat dan kepala suku di berbagai wilayah Papua. Mereka menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berjalan optimal hingga ke tingkat kampung. Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, menilai bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan setiap program pemerintah. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Suku Aikai, Pit Pigai, yang melihat perhatian pemerintah sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat Papua. Pandangan ini diperkuat oleh Kepala Suku Damal, Pdt. Yohanis Magai, yang menilai bahwa komitmen pemerintah pusat mencerminkan upaya serius dalam mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera.

Dalam konteks tersebut, kehadiran konten provokatif seperti film “Pesta Babi” menjadi kontraproduktif terhadap semangat pembangunan yang sedang dibangun bersama. Narasi yang sarat provokasi berpotensi memicu kesalahpahaman, memperkeruh hubungan sosial, dan bahkan menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Di saat seluruh pihak berupaya memperkuat persatuan dan stabilitas, penyebaran konten yang tidak konstruktif justru dapat menghambat proses pembangunan serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Penting untuk dipahami bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pembangunan sosial dan budaya yang harmonis. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama yang memungkinkan seluruh program berjalan dengan baik. Tanpa kondisi yang kondusif, berbagai upaya yang telah dirancang secara sistematis berisiko tidak mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih selektif dalam menyikapi informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, Papua memiliki peluang besar untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Program-program yang telah dirancang menunjukkan arah yang jelas menuju peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Namun, upaya tersebut hanya akan berhasil apabila didukung oleh kondisi keamanan yang stabil serta kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan.

Pada akhirnya, menjaga stabilitas keamanan dan mendukung percepatan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Penolakan terhadap narasi provokatif seperti yang terkandung dalam film “Pesta Babi” merupakan bagian dari upaya menjaga harmoni sosial. Dengan komitmen bersama, Papua dapat terus bergerak maju sebagai wilayah yang damai, produktif, dan sejahtera, sekaligus menjadi contoh keberhasilan pembangunan yang berbasis pada kolaborasi dan persatuan.

*Penulis merupakan Tokoh Muda Papua