Dua Tahun Prabowo-Gibran dan Energi Bersih Jadi Fondasi Daya Saing Masa Depan
Oleh: Sjaichul Anwari *)
Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk melihat bagaimana Indonesia menyiapkan fondasi ekonomi di tengah perubahan lanskap energi dunia. Salah satu arah yang semakin menonjol adalah penguatan energi bersih sebagai bagian dari strategi ketahanan energi, investasi, dan daya saing jangka panjang.
Perubahan menuju energi bersih tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi telah menjadi bagian dari persaingan ekonomi global. Negara yang mampu membangun energi terbarukan, memperkuat industrinya, dan menyediakan listrik yang kompetitif akan memiliki posisi lebih baik dalam menarik investasi serta mengembangkan industri masa depan.
Peneliti sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai Indonesia memiliki arah yang cukup jelas menuju energi bersih selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia melihat target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt peak (GWp) sebagai salah satu indikator kuat dari arah tersebut.
Menurut Yayan, target tersebut menempatkan Indonesia pada salah satu program pengembangan energi surya berskala besar. Rencana pengurangan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap juga menunjukkan bahwa transisi energi mulai ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.
Transisi energi juga memiliki hubungan erat dengan industrialisasi karena kebutuhan listrik bersih semakin diperhitungkan dalam keputusan investasi perusahaan global. Indonesia memiliki peluang untuk menghubungkan pengembangan energi terbarukan dengan kawasan industri, pusat data, manufaktur, serta industri yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar.
Peluang tersebut menjadi semakin penting ketika Indonesia ingin meningkatkan kualitas investasi yang masuk. Investor akan mempertimbangkan kepastian energi, biaya produksi, infrastruktur, serta kemampuan suatu negara memenuhi tuntutan keberlanjutan dalam rantai pasok global.
Pemerintah kemudian memperkuat koordinasi kebijakan melalui pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Langkah ini menunjukkan bahwa agenda transisi energi mulai ditempatkan dalam kerangka lintas sektor yang membutuhkan koordinasi kebijakan secara lebih terintegrasi.
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembentukan posisi tersebut berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global yang semakin mendorong kebutuhan energi bersih. Menurut Bahlil, hilirisasi dan transisi energi merupakan program prioritas yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement.
Bahlil juga menilai agenda hilirisasi dan transisi energi tidak dapat dikerjakan secara parsial karena melibatkan berbagai sektor dan kementerian. Karena itu, koordinasi diperlukan agar program tersebut berjalan secara komprehensif, terukur, dan memiliki target yang dapat diwujudkan.
Arah koordinasi tersebut memiliki arti strategis bagi Indonesia yang sedang mengejar peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Hilirisasi membutuhkan energi dalam jumlah besar, sehingga ketersediaan energi yang kompetitif dan semakin bersih akan menentukan keberlanjutan industri pengolahan di dalam negeri.
Hubungan antara hilirisasi dan transisi energi juga dapat menciptakan rantai ekonomi baru. Pengembangan pembangkit energi terbarukan membutuhkan teknologi, komponen, pembiayaan, tenaga ahli, sistem penyimpanan, serta infrastruktur jaringan yang dapat membuka ruang bagi tumbuhnya industri pendukung.
