CKG sebagai Pilar Transformasi Layanan Kesehatan Preventif

Oleh: Dwi Saputri)*
Dalam beberapa dekade terakhir, sistem kesehatan di Indonesia masih cenderung bergerak dalam pola reaktif menunggu masyarakat jatuh sakit sebelum bertindak. Rumah sakit terus dibangun, teknologi medis semakin canggih, dan pembiayaan pengobatan kian membesar. Namun, pendekatan yang bertumpu pada kuratif semata tidak cukup untuk menjawab tantangan kesehatan masa kini. Dalam konteks tersebut, kehadiran program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi semakin mendesak sebagai langkah korektif untuk memperkuat dimensi pencegahan. Program ini membuka akses yang lebih mudah dan merata terhadap deteksi dini faktor risiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi kronis yang sulit dan mahal ditangani.
Data beban penyakit menunjukkan bahwa penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung terus meningkat, dengan sebagian besar kasus baru terdeteksi pada tahap lanjut ketika komplikasi telah terjadi. Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan, PTM menyumbang lebih dari 75 persen penyebab kematian di Indonesia. Peningkatan prevalensi PTM tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memberi tekanan signifikan terhadap pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono menjelaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini seperti CKG untuk mencegah penyakit kronis dan menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Adapun tujuan utama dari program ini bukan hanya menemukan penyakit, tetapi mencegah masyarakat jatuh dalam kondisi berat yang membutuhkan biaya besar seperti stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung.
Dominasi PTM sebagai penyebab utama kematian semakin mempertegas urgensi pergeseran kebijakan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju preventif. Dalam kerangka tersebut, deteksi dini melalui CKG menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi faktor risiko sejak awal. Dengan demikian, CKG tidak hanya berfungsi sebagai layanan pemeriksaan rutin, tetapi juga sebagai pilar transformasi layanan kesehatan preventif yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi sistem kesehatan nasional.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan CKG 2025 tercatat bahwa program ini telah menjangkau sekitar 70,8 juta orang atau setara 24,9 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang difasilitasi pemerintah. Pencapaian ini sekaligus menguatkan bahwa CKG bukan hanya agenda seremonial, melainkan respons konkret atas kebutuhan riil masyarakat terhadap akses deteksi dini yang mudah dan terjangkau.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sukadiono mengungkapkan secara nasional, seluruh provinsi telah melaksanakan program CKG. Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan jumlah kehadiran peserta terbanyak, sementara Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan cakupan pelayanan tertinggi berdasarkan sasaran, yakni mencapai 50 persen.
Keberhasilan capaian tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan ekspansi program CKG pada tahun 2026. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi menyampaikan pemerintah menargetkan cakupan CKG sebesar 130,7 juta sasaran atau setara 46 persen sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Ambisi ini merefleksikan komitmen kuat pemerintah dalam memperkokoh fondasi kesehatan nasional secara sistematis dan berkelanjutan.
